Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Tertatih-tatih di perbatasan

Format : Artikel

Impresum
Jean Rizal Layuck - : , 2004

Deskripsi
Sumber:
Kompas: Rabu, 2 Juni 2004
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/daerah/1059338.htm

Isi:

SELASA (25/5) subuh menjelang pagi, Kapal Motor Santa Maria tertatih memasuki Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Perjalanan panjang Menteri Negara (Menneg) Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) Manuel Kaisiepo bersama 50 rombongan pejabat dari 12 departemen seolah telah berakhir. Mereka tertatih-tatih selama 10 jam dari Manado, mengarungi lautan luas, menuju salah satu wilayah perbatasan yang berisiko.

Akan tetapi, tidak bagi masyarakat Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud, gugusan 100 pulau sebelah Utara Indonesia. Mereka menyambut antusias.

Inilah awal sejarah ketika rapat kerja daerah (rakerda) pemerintah kabupaten membahas perbatasan dihadiri oleh "orang-orang Jakarta" (pusat). Kehadiran para pejabat eselon satu sampai eselon empat dari 12 departemen menjadi buah bibir masyarakat.

Mereka bangga sekaligus terkejut karena para pejabat mau berlama-lama di daerahnya. Jarang ada pejabat setingkat menteri yang mengunjungi wilayah perbatasan itu sampai tiga hari, apalagi kedatangan rombongan menggunakan kapal motor.

"Kalaupun ada, kunjungan biasanya hanya sehari, pergi pulang naik pesawat (carter)," kata Julius Liusanda, Sekretaris Wilayah Kabupaten (Sekwilkab) Sangihe.

Menurut Liusanda, kedatangan Menneg PPKTI dan rombongan pejabat merupakan momentum mengembalikan citra orang pusat yang senang dilayani daripada melayani masyarakat.

Penggagas acara Lucky Korah, Deputi Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Kementerian PPKTI, mengatakan, orientasi pembangunan wilayah perbatasan miskin tak cukup di Jakarta. Pejabat perlu turun di lokasi atau obyek yang dibicarakan.

Pola pertemuan bottom up dan top down kini mulai dikembangkan oleh Kementerian PPKTI dalam mencari solusi persoalan perbatasan.

Sebelumnya rombongan yang sama telah ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat, kemudian Tahuna. Akhir Juni dan Juli pola rakerda perbatasan antarnegara akan dibuat di Merauke berbatasan dengan Papua Niugini, dan Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Australia. Pola pertemuan seperti itu memberi nuansa baru. Kenyataan banyak pejabat dari berbagai departemen tertarik. Ruangan rapat terisi penuh. Berbeda jika pertemuan di kota besar, jumlah peserta berkurang setelah acara pembukaan.

Korah menyebut pejabat eselon satu dan empat sebagai "eksekutor" departemen. "Mereka bisa mengusulkan sekaligus memutuskan," katanya.

KAISIEPO mengatakan, Kementerian PPKTI memprakarsai menangani masalah perbatasan miskin karena wilayah perbatasan Indonesia sebagian besar ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tercatat ada 23 kabupaten dan 7 provinsi di KTI yang berbatasan dengan negara tetangga.

Menurut dia, kemiskinan yang melanda hampir seluruh kawasan perbatasan di Indonesia telah memunculkan "ancaman" baru bagi ketahanan nasional bangsa ini.

Ancaman keamanan dan politik serta munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena alasan kesejahteraan perlu mendapat perhatian serius.

Selanjutnya Kaiseipo mengatakan, minimnya pendapatan masyarakat perbatasan memicu persoalan baru berupa kasus penyelundupan dan perdagangan barang ilegal, seperti terjadi di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, Sulawesi Utara dan Filipina.

Ketimpangan pendapatan ekonomi masyarakat perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga-Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia-cukup signifikan dan memprihatinkan.

Malah jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita masyarakat perbatasan Kalbar dan Malaysia sekitar 10 kali lipat. Setahun pendapatan per kapita warga Malaysia di perbatasan 4.000 dollar AS, tetapi masyarakat perbatasan di Kalbar hanya 300-400 dollar AS.

"Kondisi itu cukup memprihatinkan. Sebab, masalah perbatasan di Sangihe diwarnai banyaknya kasus penyelundupan. Terakhir penyelundupan racun sianida dari Filipina ke Manado. Belum lagi kasus perdagangan bebas senjata api," katanya.

Dikatakan, tujuh provinsi dan 23 kabupaten di KTI yang berbatasan dengan negara tetangga semuanya miskin.

Bupati Sangihe Winsu Salindeho dan Sekwilkab Julius Liusanda dalam paparannya mengaku persoalan perbatasan belakangan cukup beragam.

Menurut Salindeho, praktik ilegal melawan hukum wilayah perbatasan di sejumlah pulau di Sangihe dan Talaud kerap terjadi, misalnya pendudukan beberapa pulau kosong di Sangihe oleh warga asing untuk kegiatan teroris.

Sementara gerakan separatis, munculnya keinginan sebagian masyarakat Talaud di Pulau Miangas bergabung dengan Filipina karena alasan kesejahteraan.

Salindeho mengungkapkan, kondisi ekonomi masyarakat Pulau Miangas cukup parah pada saat laut bergelombang. Biasanya dalam tiga bulan masyarakat Pulau Miangas kelaparan karena ketiadaan suplai beras ke wilayahnya.

"Ketiadaan suplai itu karena kapal yang biasa masuk ke Miangas terhalang ombak ganas. Akibat kapal tidak masuk, warga kesulitan mendapat beras, dan akhirnya selama berbulan-bulan makan kelapa yang dikeringkan," katanya.

Di Kabupaten Sangihe, ujar Salindeho, terdapat 30 pulau yang tidak berpenghuni dari 112 pulau yang dicatat pemerintah. Dan, Miangas menjadi salah satu pintu masuk ke Indonesia. Dengan menggunakan speed boat, dari Miangas ke Filipina hanya dibutuhkan waktu tiga jam.

Oleh karena itu, kata Salindeho, dibutuhkan akselerasi pembangunan perbatasan melalui kebijakan perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Perlakuan khusus sangat penting untuk mengejar ketertinggalan wilayah miskin perbatasan.

Ia menyorot ketertinggalan perdagangan di kawasan Border Crossing Agrement (BCA), meliputi seluruh daratan Sangihe dan Talaud (Indonesia) dan Pulau Balut serta Saranggani di Filipina.

Menurut dai, BCA memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat perbatasan, namun perdagangan justru diwarnai dominannya barang China dari Filipina dan Indonesia."Kini, barang yang sama telah diproduksi China dengan kualitas dan harga lebih murah. Ke mana produk negara kita untuk dijual ke Filipina," katanya. Dulu nilai perdagangan barter dibatasi sampai 250 dollar AS, sekarang berkembang menjadi tidak terbatas.

AKAN tetapi, Kaisiepo justru menawarkan perlunya didirikan badan khusus perbatasan yang dipimpin langsung oleh Presiden. "Ini gagasan yang muncul dari pertemuan di sini. Kami akan melaporkan masalah ini ke Presiden," katanya.

Robby Komenaung, Kepala Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mengatakan, penanganan masalah perbatasan sesungguhnya telah menjadi komitmen nasional.

Masalah perbatasan miskin tak beda dengan separatis Aceh dan Papua. Selayaknya masalah ini menjadi perhatian khusus dalam rapat kabinet, tuntas dan menyeluruh.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu pun dokumen perencanaan program atau proyek pembangunan daerah perbatasan secara menyeluruh dan terpadu melibatkan semua stakeholder baik pusat maupun daerah. Penanganan selama ini bersifat parsial, tertatih-tatih menggapai tapal batas. (Jean Rizal Layuck)

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved