Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

140 negara adopsi Bali Strategic Plan penutupan GC/GMEF Ke-23

Format : Artikel

Impresum
- : , 2005

Deskripsi
Sumber:
Media Indonesia: Selasa, 1 Februari 2005

Isi:

Nairobi -- Sebanyak 140 negara yang diwakili para menteri lingkungan hidup memutuskan mengadopsi Bali Strategic Plan (BSP) untuk diimplementasikan di masing-masing negara. Keputusan itu merupakan akhir dari pertemuan Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC/GMEF) UNEP Ke-23 di Nairobi.

Hal itu dikatakan Presiden Governing Council yang baru, Rahmat Witoelar, usai pengesahan adopsi BSP di kantor pusat UNEP, yaitu badan PBB yang mengurusi lingkungan hidup, Jumat (25/2), seperti dilaporkan reporter Media Siswantini Suryandari.

"Bali Strategic Plan berupa dukungan teknologi dan pembangunan berkapasitas merupakan dokumen penting bagi Indonesia. Sebab dokumen itu kini menjadi sebuah prioritas di setiap negara yang ikut menyepakatinya," jelasnya.

Rahmat menilai BSP merupakan hal penting bagi negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Sebab, akan mengangkat negara-negara berkembang untuk setara dengan negara-negara maju dalam masalah lingkungan. "BSP merupakan keputusan bersama negara-negara anggota UNEP yang diluluskan Desember 2004 lalu di Bali. Adapun keputusan penting dari BSP adalah pembangunan berkapasitas sesuai dengan kemampuan masing-masing negara." Lebih lanjut, Rahmat mengatakan masalah teknologi di bidang lingkungan pun harus diupayakan untuk negara berkembang supaya tidak tertinggal dengan negara-negara maju dan tetap disesuaikan dengan kemampuan setiap negara.

Diakuinya, dalam beberapa rapat Governing Council untuk memutuskan mengadopsi BSP sangat alot, terutama dari negara-negara maju di bawah pimpinan Amerika Serikat. "Amerika Serikat dan teman-temannya khawatir apabila BSP diikat ke dalam keputusan lebih tinggi akan menjadi beban mereka. Negara-negara maju khawatir pihaknya harus terikat dengan keputusan itu," ungkap Rahmat.

Sebab, lanjutnya, dengan adanya kesepakatan bersama negara-negara UNEP untuk mengadopsi BSP, maka keputusan ini akan dibawa ke Sidang Umum PBB untuk menjadi keputusan tertinggi. "Nantinya BSP menjadi sebuah keputusan PBB yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Jadi bagi Indonesia, ini sebuah nilai positif dan langkah maju mengimbangi negara-negara maju dalam masalah lingkungan."

Tsunami center Sementara itu, Direktur Eksekutif UNEP Klaus Toepfer menyatakan kegembiraannya atas keputusan tersebut. UNEP pun, menurutnya, sangat fokus untuk membantu negara-negara berkembang di tingkat internasional terutama data-data untuk mendukung terwujudnya hukum lingkungan. Toepfer menambahkan UNEP akan membantu dan mendukung terwujudnya early warning system untuk bencana alam maupun tsunami, seperti yang diharapkan negara-negara yang menjadi korban tsunami.

Soal sistem peringatan dini, Rahmat mengatakan Indonesia tidak begitu mempersoalkan apakah nantinya perlu dibangun tsunami center di Indonesia atau tidak. Pada awalnya memang Indonesia berharap memiliki lembaga tersebut.

"Masalah tsunami center ini merupakan kesepakatan umum negara-negara yang mampu secara teknologi dan keuangan untuk mendukung jaringan. Kita sendiri belum tahu di mana akan dibangun early warning system. Bila tidak jadi di Indonesia juga tidak apa-apa karena kita harus menyiapkan gedung, sumber daya manusia, komputer dan sebagainya," jelas Rahmat.

Ia memberi gagasan apabila tidak terwujud pembangunan tsunami center ini maka metode lain yang digunakan melalui interlink. Setiap negara yang rawan tsunami, kata Rahmat, bisa saling memberikan informasi antarnegara bagaimana perkembangan tsunami. Dan masing-masing negara memiliki badan bencana nasional yang nantinya akan mengolah informasi tersebut.

Di Indonesia selain Badan Bencana Nasional juga ada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang setiap saat bisa melakukan pemantauan dan penyebaran informasi. "Dalam penyebaran informasi dan teknologi ini BMG akan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk penyebaran informasi ke masyarakat melalui media massa, masih kita rencanakan," jelas Rahmat. (Nda/V-1)

Subject :

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved