Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library
Format : Artikel
Impresum
-
: , 2006
Deskripsi
Sumber:
Kompas: Minggu, 13 Agustus 2006
Isi:
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah merencanakan segera membangun 1.000 rumah susun masing-masing 20 lantai di kota-kota yang berpenduduk di atas dua juta jiwa. Pembangunan 1 juta unit rusun dan ramah lingkungan ini menelan anggaran Rp 50 triliun.
Tinggal di rumah susun (rusun), ujar Jusuf, membuat warga dekat dengan lokasi kerja, sekolah, dan kantor pemerintah.
"Bisa pula menghemat bahan bakar, mengurangi polusi sebab ke kantor cukup dengan berjalan kaki atau sekali naik kendaraan umum dalam jarak dekat," kata Jusuf Kalla seusai meninjau rusun sewa Bumi Citra Idaman Cengkareng dan kompleks rumah cinta kasih Tzu Chi di Jakarta Barat, Sabtu (12/8) siang.
Wakil Presiden, yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perumahan Muhammad Yusuf Asy'ary, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Sekjen Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bercakap-cakap dalam suasana informal dengan warga rusun. Jusuf Kalla menyalami dan mengajak mereka bekerja keras. Jusuf Kalla pun meyakinkan warga bahwa pemerintah selalu memberi perhatian besar terhadap masalah papan.
Dalam peninjauan ini, Wapres naik turun rusun Cengkareng. Tatkala masuk ke salah satu rumah warga yang bertipe 21, Wapres menyatakan, ruang ini baik, tetapi mestinya bisa lebih luas agar lebih manusiawi. "Di ruang pengap begini, napas pun susah," katanya.
Wakil Presiden menjelaskan, sebelum tiba di rusun Cengkareng, ia dan rombongan mengitari Jakarta dengan helikopter selama satu setengah jam. Ia melihat pemandangan kontras antara kawasan yang amat terawat dan kawasan kumuh.
Alasan rumah susun
Wapres menyatakan, terdapat beberapa masalah yang melatarbelakangi pembangunan rusun itu.
Pertama, lahan terbuka makin sempit, rakyat sulit mendapatkan rumah layak huni karena makin dekat pusat kota rumah makin mahal. Ini membuat mereka tinggal jauh dari pusat kota Jakarta, ada yang 30 kilometer (km) dan bahkan 70 km. Mereka perlu tiga jam untuk tiba Jakarta, dengan membuang ongkos besar dan banyak bahan bakar. Tiba di lokasi kerja energi sudah banyak terkuras.
"Tinggal di luar kota tak terhindarkan karena rumah di lokasi strategis dalam kota mencapai lebih dari Rp 1 miliar per unit," ujar Wakil Presiden.
Kedua, rusun, apalagi untuk 20 lantai, tidak melahap banyak lahan. Otomatis, areal rusun banyak yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau yang sangat ramah lingkungan. "Cobalah Anda perhatikan, banyak kawasan tak layak huni di Jakarta, ada di Cengkareng, Angke, Berlan, Manggarai. Warga hidup berdesakan di gang-gang kecil, di rumah-rumah petak berukuran tiga kali empat atau tiga kali lima meter. Mereka merasa jangankan berpikir kreatif, bernapas pun susah," katanya.
Ketiga, ujar Jusuf Kalla, ongkos transportasi makin mahal, lalu lintas makin macet dan polusi udara makin hebat. Kalau negara-negara maju mampu mengajak warga tinggal di rumah susun, mengapa kita tidak? Hal yang penting, bagaimana merancang sistem pembayaran rumah sewa tersebut agar rakyat kecil bisa menjangkaunya melalui beberapa instrumen pembayaran.
Mengenai anggaran seribu rusun yang mencapai Rp 50 triliun, Jusuf Kalla menyatakan dana tersebut bisa diupayakan. Harga rumah susun per unit lebih kurang Rp 50 juta, dengan dua kamar. "Rp 50 triliun sama dengan separuh subsidi pemerintah atas bahan bakar minyak."
Aspek keempat, lahan-lahan subur terus dirambah oleh warga yang ingin membangun rumah. Daya serap air habis, sungai-sungai mengering atau berkurang debitnya.
Sekjen Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan menyambut baik rencana ini. Gaji prajurit TNI selalu dipotong 3,25 persen untuk perumahan. Sekarang dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 2 triliun. Bunganya ditaruh di Yayasan Perumahan.
Ia menyebutkan, program perumahan untuk prajurit belum mulus. Karena itu lebih baik jika penanganan perumahan ini diserahkan kepada pemerintah.
Lima Kota
Jusuf Asy'ari, dalam laporannya menyatakan, ada lima kategori kota di seluruh Indonesia yang harus dibangun rusun. Lima kota itu, pertama adalah Medidang atau Medan, Binjai dan Deli Serdang. Kedua, Barelang atau Batam, Rempang dan Pulau Galang.
"Ketiga, Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Keempat, Gerbang Kertosono atau Gresik, Bangkalan, Kertosono, Surabaya dan Sidoardjo. Kelima, Mamimasata atau Makassar, Maros, Sunggu Minasa dan Takalar," ujar Asy'ari.
Ditargetkan, kata Asy'ari untuk rumah susun, akan dibangun 1.000 tower, yang setiap towernya berisi sekitar 600 unit rumah.
"Dana sebanyak Rp 10,25 triliun telah disiapkan untuk pembangunan rusun itu, yang bersumber dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, Sarana Multi Griya Finance, PT Jamsostek, dan Asuransi ABRI," ujarnya..
Sutiyoso dalam laporannya juga menyatakan, dari beberapa daerah permukiman, seperti di Kemayoran, Kelapa Gading, ada dua kawasan, yaitu Kesatrian Berland, Jakarta Timur, dan Manggarai di Jakarta Selatan, yang akan menjadi prioritas pembangunan rusun di DKI Jakarta.
"Luas kedua daerah itu 26,10 hektar. Manggarai 6,70 hektar dan Berland 19,40 hektar. Di kedua daerah itu akan dibangun 15.360 unit dengan tipe bangunan 21 bagi bujangan dan tipe 36 buat keluarga. Dananya Rp 1,85 triliun," ujar Sutiyoso. (HAR/AS).
Subject :
Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved