Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library
Format : Artikel
Impresum
-
: , 2007
Deskripsi
Sumber:
Kompas: Senin, 10 Desember 2007
Isi:
Cilegon, Kompas - Sulitnya mencapai kesepakatan dua pihak yang mempunyai sengketa batas membuat penyelesaian masalah sengketa batas di banyak wilayah menjadi lambat. Departemen Dalam Negeri mencatat ada sekitar 81 sengketa batas wilayah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Depdagri Kartiko Purnomo dalam Lokakarya "Batas-batas Daerah" di Cilegon, Sabtu (8/12). "Kemajuan penyelesaian batas sengketa wilayah karena sulitnya mencapai kesepakatan. Mereka punya pendapat masing-masing sehingga sulit mencapai kesepakatan," kata Kartiko.
Ia mencontohkan sengketa batas wilayah antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur yang melibatkan 12 kabupaten/ kota butuh waktu sepuluh tahun untuk menyelesaikannya.
Data Depdagri saat ini menyebutkan ada 17 kasus sengketa batas wilayah antarprovinsi yang melibatkan 19 provinsi dan 51 sengketa batas wilayah antarkabupaten/kota yang melibatkan 81 kabupaten/kota. Sembilan sengketa
Saat ini Depdagri sedang memfokuskan penyelesaian sembilan sengketa batas wilayah, termasuk Pulau Berhala.
Sejak tahun 2002 hingga September 2007, Depdagri telah menyelesaikan satu masalah batas wilayah antarprovinsi dan 14 masalah batas wilayah antarkabupetan/kota yang diatur dengan peraturan mendagri, keputusan mendagri, dan peraturan pemerintah. "Penyelesaian masalah sengketa batas ini memang rumit sehingga banyak yang sisa masa lalu," ungkap Kartiko yang juga membidangi penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara lainnya.
Lebih lanjut Kartiko menjelaskan munculnya sengketa batas wilayah yang sulit diselesaikan akibat dari pergeseran makna otonomi daerah yang saat ini dititikberatkan di kabupaten/kota.
Faktor lainnya, katanya lagi, sistem penganggaran dengan dana alokasi umum (DAU) yang salah satu penentuan besarannya adalah luas wilayah sehingga daerah menganggap pentingnya luas wilayah.
Di samping itu, lanjut dia, daerah berlomba meningkatkan pendapatan asli daerah di kawasan yang mempunyai sumber daya alam besar.
Kartiko mencontohkan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang wilayahnya mengandung minyak bumi. (SIE)
Subject :
Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved