Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library
Format : Artikel
Impresum
-
: , 2008
Deskripsi
Sumber:
Kompas: Selasa, 12 Agustus 2008 | 01:29 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/12/01293154/mendesak.sosialisasi.bangunan.tahan.gempa
Isi:
Dompu, Kompas - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, diharapkan segera memfasilitasi sosialisasi pembuatan bangunan tahan gempa serta membantu peremajaan bangunan tua milik warga. Penyebabnya, dalam tempo kurang dari setahun, Kabupaten Dompu diguncang dua gempa yang membawa korban jiwa, harta benda, sekaligus meninggalkan trauma mendalam.
Gempa berkekuatan masing-masing 6,8 dan 6,6 skala Richter mengguncang Dompu pada tanggal 26 November 2007 dan 7 Agustus 2008. Gempa tahun 2007 menyebabkan dua warga tewas, puluhan warga terluka, dan ribuan bangunan rusak. Gempa pekan lalu tidak menelan korban jiwa, tetapi mengakibatkan 533 bangunan rusak di Kecamatan Pekat, Dompu.
Laporan tim Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar menyatakan, Pulau Sumbawa termasuk rawan gempa karena berada di antara lempeng Eurasia di bagian utara dan Indo-Australia di bagian selatan.
Kerusakan terparah akibat gempa menimpa bangunan berusia tua dan bangunan baru dengan konstruksi tidak tahan gempa.
Rumah warga Dompu umumnya merupakan bangunan tradisional berupa rumah panggung berbahan baku kayu. Seiring membaiknya perekonomian, banyak warga membangun rumah permanen berbahan baku batu bata, tetapi konstruksinya tidak didesain tahan gempa.
"Pengetahuan kami tentang bangunan tahan gempa minim karena tidak pernah diajarkan. Tolong beri tahu kami bagaimana seharusnya," kata Syamsuddin, warga Desa Kandini, Pekat, yang rumahnya retak pascagempa pekan lalu.
Camat Pekat Abdurrahman Abidin menyatakan telah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu agar segera menyosialisasikan masalah bangunan tahan gempa. "Dalam jangka panjang, hal itu harus diajarkan melalui sekolah," kata Abdurrahman.
Belum terima bantuan
Di Nanggroe Aceh Darussalam, banyak korban konflik dan pelaku konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (sekarang Komite Peralihan Aceh) yang belum menerima bantuan secara penuh.
Ketua Komite Peralihan Aceh Sagoe Tjut Meutia, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, T Rusli, di Matangkuli, akhir pekan lalu, menyatakan, sebagian besar anggota Komite Peralihan Aceh di wilayah itu belum menerima bantuan dari Badan Reintegrasi Damai Aceh.
Menurut Rusli, dari ratusan mantan kombatan GAM yang rumahnya rusak pada masa konflik, baru sebagian kecil yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp 34,5 juta. Sebagian besar lainnya menumpang di rumah orangtua atau sanak keluarga. (BEN/MHD)
Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved