Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Zulfi Syarif Koto, Senin (8/6), mengatakan, perlu adanya usulan subsidi khusus penyambungan listrik untuk perumahan sederhana.

"Kebutuhan listrik merupakan kebutuhan pokok dan secara aturan hukum itu ada untuk diajukan mendapat subsidi," kata Zulfi, seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Senin.

Hal ini diungkapkan Zulfi terhadap permasalahan pemasangan listrik yang masih menjadi salah salah satu penghambat pengadaan perumahan sederhana. Zulfi mengatakan, subsidi perumahan saat ini (Rp2,5 triliun) langsung untuk konsumen dan belum menyentuh ke pemasangan listrik.

Dia mengakui bahwa Kementerian Perumahan Rakyat tidak memiliki kewenangan penuh atas usul subsidi untuk pemasangan listrik ini. "Mungkin Menko (menteri koordinasi) kesejahteraan rakyat yang lebih pas untuk mengusulkan itu, karena kami hanya melakukan koordinasi saja," kata Zulfi.

Dia juga melihat perlu adanya aturan lain yang memperkuat untuk terwujudnya subsidi pemasangan listrik bagi perumahan rakyat ini.

"Perlu ada aturan dari Bappenas, Departemen Keuangan, Komisi V untuk mendapatkan subsidi itu," jelasnya.

Saat ini, sebenarnya ada alokasi subsidi listrik senilai Rp3,9 triliun untuk pengadaan listrik 450 kilo volt ampere (kVA), namun subsidi didapat dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Masalah pemasangan listrik ini, Zulfi mengungkapkan, dari sekitar 74 ribu rumah sederhana yang sudah dibangun, baru sekitar 35 ribu yang sudah akad kredit, sementara sisanya masih terhambat masalah pasokan listrik.

Rumah sederhana sehat yang kesulitan mendapat pasokan listrik itu sebagian besar dari luar Jawa. Tahun ini, Kementerian Negara Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah sederhana sebanyak 170 ribu unit.

Ant