Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library
Format : Artikel
Impresum
-
: , 2009
Deskripsi
Sumber:
Kompas: Kamis, 2 Juli 2009 | 16:05 WIB
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/07/02/16051665/pemerintah.beri.peluang.rusunami.salah.sasaran
Isi:
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi pembangunan, Drs Darwin, MSc, menyesalkan kebijakan pemerintah yang memberi ruang bagi kepemilikan rumah susun sederhana yang salah sasaran dengan menawarkan kepemilikan subsidi maupun tanpa bersubsidi.
"Sebenarnya salah sasaran dari awal, seharusnya jangan mencampuradukkan rusunami kepemilikan subsidi maupun tanpa bersubsidi, akhirnya program itu dinikmati masyarakat ’berduit’," kata Darwin dari Pusat Penelitian (Puslit) LIPI ketika dimintai tanggapan di Jakarta, Rabu.
Dia memberikan pernyataan sehubungan dengan rusunami yang tersebar pada 17 kawasan di Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi, dan Depok (Jabotabek) kepemilikannya didominasi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas.
"Rusunami itu tujuannya untuk masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, diprioritaskan dahulu dengan mengevaluasi penawaran sekiranya dalam kurun waktu tertentu ternyata tidak sesuai target barulah dijual ke swasta (berduit)," ujarnya.
Akibat ruang yang dibuka pemerintah, kata Darwin, ternyata ada swasta "memborong" rusunami, berkisar dua hingga sepuluh unit untuk kegiatan investasi.
"Jadi jangan kaget, sekiranya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah kurang kebagian rusunami karena kemungkinan harganya relatif masih mahal," ujarnya.
Dia mengimbau Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar mengkaji kembali peraturan yang terkesan tidak "berpihak" kepada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
"Tidak bisa dipungkiri, jangankan para buruh, pegawai negeri sipil (PNS) golongan III ke bawah saja belum tentu memiliki rumah di Jakarta, jadi itu yang harus diperhatikan Kementerian Negara Perumahan Rakyat agar tepat sasaran kepemilikan rusunami," kata Darwin.
Rusunami yaitu hunian bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian, memiliki WC dan dapur baik menyatu dengan unit maupun bersifat publik dengan diperoleh melalui kredit kepemilikan rumah, baik subsidi maupun tanpa subsidi.
Rusunami memiliki harga maksimal Rp 144 juta dengan luas unit minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi, boleh membeli rusunami dengan harga non-subsidi (membayar PPN 10 persen).
Seseorang yang tertarik untuk memiliki rusunami dengan subsidi (tidak dikenakan PPN 10 persen) harus memenuhi persyaratan penghasilan maksimal 4,5 juta per bulan dan merupakan rumah pertama dengan dibuktikan oleh surat pengantar dari kelurahan. Memiliki nomor pokok wajib pajak (MPWP), perorangan, dibayar secara kredit, ditempati oleh pembeli serta tidak boleh dijual selama 5 tahun pertama (sewa boleh).
Ant
Subject :
Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved