Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) dalam kabinet mendatang (periode 2009-2014) harus memiliki konsep serta arah kebijakan sektor perumahan yang jelas. Figur Menpera yang dibutuhkan juga harus sanggup melakukan reformasi dalam kebijakan perumahan.

Demikian beberapa hal yang muncul dalam diskusi wartawan di bidang perumahan yang digelar di Jakarta, Rabu.

"Jangan sampai Menpera mendatang hanyalah pejabat yang sekedar meresmikan pembangunan rumah dan tukang stempel," kata pemerhati kebijakan publik, Andrinof A. Chaniago.

Sementara Direktur Utama Perumahan Taman Firdaus, M. Echsanullah Khan juga mengusulkan sosok Menpera haruslah orang yang kuat (powerful) karena dia harus sanggup berhubungan dengan berbagai institusi yang berhubungan dengan perumahan seperti perbankan, PLN, Perusahaan Air Minum, bahkan Departemen Keuangan dan DPR, kata Echsanullah.

Echsanullah mengajukan, usulan mengenai konsep dana bergulir apabila memang melalui perhitungan yang matang pasti Presiden akan menyetujui dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.

"Kebijakan dana bergulir katakanlah Rp3 triliun sampai Rp5 triliun maka Kemenpera tidak perlu lagi minta anggaran dari pemerintah, karena dari dana itu dapat dipergunakan berbagai kebutuhan bahkan dapat dipupuk menjadi Rp15 triliun dalam waktu lima tahun," ujarnya.

Menurutnya, dana itu dapat dipergunakan untuk memperpanjang masa tenor yang selama ini hanya 15 tahun menjadi 25 tahun seperti di Malaysia atau 30 tahun seperti di India," ujarnya.

Kebijakan subsidi seperti yang diberlakukan saat ini hanya akan memperkaya perbankan, karena kalau dihitung-hitung bunga yang dikenakan melalui KPR subsidi dengan komersial jatuhnya sama saja, paparnya.

Sedangkan Andrinof mengatakan, Menpera pada awal menjalankan tugasnya langsung mengajukan konsep kepada Presiden terutama bagaimana dapat membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal di perkotaan.

Menurutnya, indikator keberhasilan program perumahan yang paling dapat dihitung bagaimana dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat mengingat keduanya bertalian erat.

"Pemerintah dinilai berhasil apabila mampu memenuhi 50 persen kebutuhan rumah di kota-kota besar, sebab kalau tidak masyarakat akan semakin jauh dari tempatnya bekerja," kata Andrinof.

Kondisi demikian akan membuat kualitas hidup semakin turun karena mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk sampai ke tempatnya bekerja akibatnya dapat dilihat dari meningkatnya penyakit ISPA karena mereka harus berjam-jam di kota yang kualitas udaranya semakin turun, ujarnya.

Dia mengatakan, terdapat sederet nama-nama yang sebenarnya layak menempati posisi Menpera, untuk itu pemerintah diminta memperhatikan mulai saat ini agar nantinya tidak salah untuk memilih.

"Menpera mendatang harus memiliki kemampuan untuk mengubah tatanan yang sudah ada karena nantinya akan berhadapat dengan konsolidasi tanah di perkotaan agar mendapat harga yang murah untuk dibangun Rusunami dan Rusunawa," ujarnya.

"Itu tidak akan mudah karena akan berhadapan dengan Gubernur, Badan Pertanahan Nasional, serta kalau memanfaatkan aset negara melalui tanah BUMN harus berhadapan dengan menteri BUMN dan menteri keuangan. Satunya jalan dia harus mampu meyakinkan presiden mengenai program konsolidasi tanah yang jelas dan gamblang," tandasnya.

Ant