Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Perumahan : Tak jelas, peran dan fungsi instansi perumahan

Format : Artikel

Impresum
- : , 2009

Deskripsi
Sumber:
Kompas: Rabu, 26 Agustus 2009 | 08:03 WIB
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/08/26/08030757/tak.jelas.peran.dan.fungsi.instansi.perumahan.

Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini terjadi ketidakjelasan fungsi dan peran instansi yang bertanggung jawab di bidang perumahan, baik di pusat maupun di daerah.

Hingga kini belum ada kebijakan terpadu untuk memberdayakan aset tanah negara bagi pembangunan perumahan, program pengadaan lahan, serta sistem pertanahan, tata ruang, perizinan, dan infrastruktur yang terintegrasi.

Demikian persoalan yang terungkap dalam diskusi "Format Ideal Kelembagaan Perumahan Rakyat 5 Tahun ke Depan", yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Jakarta, Selasa (25/8).

Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tahun 1988- 1993, Siswono Yudo Husodo, mengemukakan, bentuk departemen atau Kementerian Negara Perumahan Rakyat bukan menjadi masalah.

Yang diperlukan, ujar Siswono, penguatan kelembagaan perumahan di pusat dan daerah, kekuatan pendanaan, serta gerakan nasional penyadaran pembangunan rumah sehat.

Selain itu, menteri negara perumahan rakyat mendatang diharapkan punya kemampuan untuk meyakinkan kepala negara guna mendorong pembangunan perumahan secara optimal.

Hingga saat ini, penyediaan rumah layak huni sangat minim dengan laju kekurangan rumah yang terus meningkat. Kebutuhan rumah rakyat setiap tahun 800.000 unit, tetapi terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah sebanyak 370.000 unit per tahun.

Hingga tahun 2009, kekurangan rumah rakyat telah mencapai 7 juta unit. Pendanaan perumahan, pengadaan tanah, penggunaan bahan bangunan, perizinan, serta sarana dan prasarana dasar hingga kini belum terpadu.

Anggota Komisi V DPR, Soeharsojo, mengatakan, dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan rakyat masih memprihatinkan.

Perizinan berbelit dan birokrasi panjang melemahkan pengembangan perumahan rakyat.

Soeharsojo mengusulkan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat perlu diberi status yang lebih kuat dalam bentuk departemen.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Nurman Muhdad mengakui, peran pemda untuk perumahan masih rendah.

Pengurusan perumahan di daerah tersebar ke berbagai dinas dan instansi, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas pekerjaan umum, pariwisata dan pemakaman, hingga kehutanan.

LKT

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved