Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Pemerintah harus beri kepastian soal Rusunami

Format : Artikel

Impresum
- : , 2009

Deskripsi
Sumber:
Kompas: Jumat, 29 Mei 2009 | 18:25 WIB
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/05/29/18254497/pemerintah.harus.beri.kepastian.soal.rusunami

Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan rusunami untuk memberikan kepastian kepada pengembang yang saat ini sudah memasarkan produknya kepada masyarakat.

"Anda dapat bayangkan penyegelan yang terjadi di Kalibata Residence akan menimbulkan dampak yang berat bagi pengembang," kata anggota Komisi V DPR RI Enggartiasto Lukita di Jakarta, Kamis (28/5) kemarin.

Menurutnya, kerugian yang dialami bukan sekadar membayar denda agar segel dicabut, tetapi juga dampak dari pembeli yang mengundurkan diri secara beramai-ramai (rush). Pengembang bahkan masih harus mengeluarkan biaya lagi (extra cost) untuk iklan permintaan maaf di surat kabar untuk menenteramkan masyarakat yang sudah membayar uang muka.

"Kondisi demikian tidak hanya dialami pengembang swasta, Perumnas (BUMN) sempat mengalami hal yang sama tetapi berhasil diselesaikan. Hal-hal demikian akan membuat kapok pengembang," ujarnya.

Padahal, kata Enggar, semua rusunami itu sudah diresmikan presiden, serta pemerintah memberi jaminan agar dibangun dulu, urusan izin akan diselesaikan sambil berjalan, tetapi kenyataannya di luar perkiraan.

Izin Pemerintah Provinsi DKI sendiri sangat ketat, bahkan sidang TPAK harus dilaksanakan berulang-ulang sebelum akhirnya mendapat persetujuan. Menurut Enggar, alasan pembatasan ketinggian juga tidak masuk akal, seperti belum ada alat pemadam kebakaran yang mencapai ketinggian tertentu, padahal yang penting sistem pemadam kebakaran dalam gedung yang jadi perhatian.

"Saya khawatir kalau begini caranya pengembang akan kapok membangun rusunami di tengah kota, yang terjadi mereka akan bangun di pinggiran yang izinnya relatif mudah," ujarnya.

Akibatnya, kata Enggar, tujuan rusunami untuk memecahkan kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta tidak tercapai karena pembangunan tetap saja tersebar di pinggir Jakarta.

Ant

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved