Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Rusunami harus dievaluasi

Format : Artikel

Impresum
- : , 2009

Deskripsi
Sumber:
Kompas: Selasa, 14 Juli 2009 | 15:25 WIB
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/07/14/15252451/rusunami.harus.dievaluasi

Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah didesak untuk segera melakukan evaluasi terhadap program rumah susun sederhana milik. Evaluasi secara transparan diperlukan untuk mengetahui layak atau tidaknya menaikkan harga rusunami bersubsidi bagi masyarakat menengah ke bawah.

Anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Senin (13/7) kemarin, mengemukakan, rencana kenaikan harga rusunami bersubsidi menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam mengawal program perumahan rakyat.

Kenaikan harga itu semakin memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun pada akhir Juli 2009, pemerintah berencana membahas kenaikan harga rusunami bersubsidi sebagai respons terhadap permintaan pengembang untuk menaikkan harga rusunami bersubsidi dari Rp 144 juta per unit menjadi Rp 180 juta per unit.

Usul kenaikan harga rusunami dipicu, antara lain, oleh pembatasan koefisien luas bangunan (KLB) 3,5 di DKI Jakarta, mahalnya biaya perizinan dan bahan bangunan, sehingga menekan margin keuntungan pengembang.

"Kenaikan harga rusunami bukan solusi untuk mengatasi mahalnya komponen biaya pembangunan. Komponen harga itu bisa ditekan jika pemerintah menyusun aturan rusunami secara tegas," ujar Enggartiasto.

Ia meminta pemerintah segera menyusun aturan rinci tentang rusunami mencakup persyaratan rusunami, peruntukan, serta standar waktu dan biaya perizinan.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Pemerintah terlebih dulu harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program rusunami serta melakukan definisi ulang atas program rusunami. Penyebabnya, proyek rusunami terindikasi salah sasaran.

Prioritas peruntukan

Redefinisi rusunami itu mencakup harga patokan satuan rusunami, fasilitas minimum yang wajib disediakan pengembang, maupun penentuan secara tegas proporsi rusunami yang bersubsidi dan nonsubsidi.

"Pemerintah harus kembali pada prioritas peruntukan rusunami bersubsidi, yakni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah," ujar Ali.

Kelompok sasaran rusunami bersubsidi terdiri atas tiga golongan. Golongan I adalah masyarakat yang berpenghasilan Rp 3,5 juta-Rp 4,5 juta per bulan.

Golongan II dengan pendapatan Rp 2,5 juta-Rp 3,5 juta per bulan, dan golongan III dengan penghasilan Rp 1,2 juta-Rp 2,5 juta per bulan.

Berdasarkan data Kementerian Negara Perumahan Rakyat, penyaluran anggaran subsidi untuk rusunami hingga pertengahan 2009 mencapai 118.860 unit. Adapun total pengajuan subsidi rusunami 167.378 unit.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tito Murbaintoro mengakui, kepemilikan rusunami bersubsidi di kota metropolitan nyaris tidak terjangkau oleh masyarakat golongan III.

"Kepemilikan rusunami yang masih bisa terjangkau oleh golongan masyarakat itu umumnya berlokasi di kota kecil," ujarnya.

Meskipun demikian, kenaikan harga rusunami bersubsidi tahun ini direncanakan tidak akan mengubah kelompok sasaran rusunami. Untuk mendorong keterjangkauan rusunami bagi masyarakat golongan III di kota besar, ujar Tito, pihaknya sedang mengupayakan skim sewa-beli rusunami bersubsidi.

LKT

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved