Isi:

SURABAYA, KOMPAS.com — Realisasi pembangunan rumah sederhana sehat dan rumah susun milik di Jawa Timur tersendat. Pasalnya, subsidi pemasangan jaringan infrastruktur listrik PLN dihapuskan.

Akibat penghapusan swadaya ini, para pengembang terpaksa menanggung biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur listrik sebesar 10 persen dari biaya total pembangunan, baik rumah sederhana sehat (RSH) maupun rumah susun milik (rusunami). Padahal, pemerintah membatasi harga maksimal RSH sebesar Rp 55 juta per unit dan rusunami Rp 144 juta per unit.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Nur Wakhid mengatakan, penghapusan subsidi pemasangan jaringan serta infrastruktur listrik tak sejalan dengan tingginya tuntutan penyediaan fasilitas perumahan. Tahun ini, Kementerian Negara Perumahan Rakyat menaikkan target pembangunan RSH di Jawa Timur dari 100.000 unit menjadi 150.000 unit, ujarnya, Selasa (24/3) di Surabaya.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Budi Susilo mengakui, hambatan terbesar pembangunan RSH dan rusunami adalah penghapusan subsidi listrik. Menurut Budi, fasilitas subsidi pembangunan rumah bagi masyarakat miskin seharusnya membutuhkan perlakuan khusus, atau bahkan gratis. Jika PLN tak mampu menanggung subsidi maka pembiayaan dapat dialihkan ke APBN.

Dalam rangka pengadaan rumah bagi masyarakat miskin, Pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai kemudahan pembelian RSH dan rusunami. Namun, kemudahan-kemudahan tersebut kurang tersosialisasikan sehingga pembangunan terhambat.

Banyak masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan yang tak tahu tawaran kemudahan cicilan pembelian RSH dan rusunami dari pemerintah. Kemudahan tersebut antara lain pinjaman uang muka, potongan kredit pinjaman, dan pembangunan infrastruktur, jelasnya.

Budi mengakui, perbankan kadang sulit mengucurkan kredit pada masyarakat miskin. Penghasilan yang tak tetap menjadikan bank sulit melirik masyarakat miskin yang mereka nilai tidak visible untuk mendapatkan kucuran kredit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah REI Jawa Timur Hendry J Gunawan menambahkan, tingginya biaya izin mendirikan bangunan (IMB) juga menghambat pembangunan rusunami. Menurutnya, hal-hal yang menghambat rusunami perlu dipangkas agar pembangunan rusunami dan RSH dipercepat.

Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan