Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Prioritas csr bangun sanitasi

Format : Artikel

Impresum
Fefy Dwi Haryanto - : , 2009

Deskripsi
Sumber:
Koran Sindo : 30 April 2009

Isi:

SOLO (SI) – Perusahaan diharapkan bisa berperan lebih aktif dalam pembangunan sanitasi melalui program corporate social responsibility (CSR).

Pemerintah juga berencana untuk membentuk undang-undang terkait pembangunan sanitasi di daerah. Sejauh ini, kondisi sanitasi di sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia masih belum baik. Padahal, kondisi sanitasi memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat dan laju perekonomian daerah.

Sejauh ini, telah ada sejumlah perusahaan yang tergabung dalam kelompok Indonesian sanitation business link (ISBL). Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Budi Hidayat, mengatakan, pihaknya berharap perusahaan bersedia mengalokasikan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang sanitasi. “Ada yang memang sudah peduli, mereka sudah ada kelompok sendiri (ISBL),jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, ”paparnya di sela sela City Sanitation Summit V di The Sunan Hotel Solo, kemarin.

Menurut dia, sejauh ini program yang dijalankan dari ISBL lebih banyak pada persoalan air minum. Sedangkan untuk masalah sanitasi, sekarang ini baru mulai disentuh. “Mereka membentuk sendiri. Kita (pemerintah) tidak menyediakan stimulus bagi mereka. Tapi sekali, yang sudah masuk dalam link itu baru beberapa perusahaan saja. Melalui acara seperti ini (city sanitation summit) diharapkan jumlah mereka akan semakin bertambah, ”tukasnya.

Disinggung mengenai pendanaan dari pemerintah, Budi mengatakan, sejauh ini anggaran untuk sanitasi masih tergabung dalam dana alokasi khusus air minum.“ Tahun 2010-2014,kita akan masukkan (pembangunan sanitasi) dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Dalam anggaran di DAK nanti, juga akan kita pisahkan dari anggaran air minum. Nantinya untuk sanitasi akan lebih besar dibandingkan dengan air minum, perbandingannya 60:40, ”ujarnya.

Sedangkan, Wali Kota Payakumbuh, Josrizal Zain, mengungkapkan, strategi yang ia terapkan dalam program ini selama ini adalah melalui kesehatan gratis dan pemanfaatan sampah. “Kami merubah sampah menjadi komoditi. Sehingga, ini membuktikan bahwa ada peluang bagi pengusaha untuk mengelolanya,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Pemukiman dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,Soesmono mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah merancang adanya undang-undang yang mengatur mengenai program sanitasi. (fefy dwi haryanto)

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved