Welcome to Pusat Dokumentasi Arsitektur Library

Artikel Detail

Program perumahan harus lebih matang

Format : Artikel

Impresum
- : , 2009

Deskripsi
Sumber:
Kompas: Selasa, 4 Agustus 2009 | 19:20 WIB
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/08/04/19201036/program.perumahan.harus.lebih.matang

Isi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan baru harus merencanakan secara matang program perumahan untuk jangka lima tahun mendatang (2009-2014), tidak seperti pemerintah sebelumnya yang menyusun berdasarkan target.

"Seharusnya target yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) melihat kondisi di lapangan," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), Fuad Zakaria di Jakarta, Selasa, dalam diskusi terbatas dengan wartawan, Selasa (4/8).

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch, Ali Tranghanda, dan pakar di bidang perumahan, Panangian Simanungkalit.

Fuad mengatakan, sulit membayangkan target pemerintah untuk rumah baru periode 2004-2009 ditargetkan 1.030.000, atau lebih dari 200.000 per tahun, padahal produksi rumah setiap tahunnya tidak lebih dari 100.000 unit.

Menurut Fuad, pemerintah seharusnya memikirkan kredit yang tersedia. Kalau selama ini hanya BTN yang kapasitasnya 100.000 unit saja, maka berapapun target yang ditetapkan takkan tercapai mengingat kapasitas yang tersedia.

Fuad mengatakan, target perumahan khususnya rumah baru seharusnya dibuat dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di bidang ini, untuk kemudian baru dibuatkan pencapaian yang realistis.

Sementara itu, Ali Tranghanda mengatakan, persoalan perumahan erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Pemerintah seharusnya melihat hal ini sebelum membuat target perumahan.

Ali berpendapat, gagalnya pemenuhan target Rusunami menjangkau masyarakat berpenghasilan Rp4,5 juta ke bawah, disebabkan tidak mampunya masyarakat dengan penghasilan itu mencicil harga rumah.

Mengutip hasil penelitian AC Nielsen, sebagian besar masyarakat berpenghasilan Rp4,5 juta hanya dapat menyisihkan untuk tabungan Rp2 juta, dari jumlah itu sebagian diperuntukkan bagi cicilan mobil, barang elektronik, serta yang berbahaya adalah kartu kredit.

"Sulit bagi mereka benar-benar serius untuk mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) seandainya penghasilan masih dipotong keperluan semacam itu," ujarnya.

Ali juga melihat soal koordinasi yang belum berjalan seperti soal pemanfaatan lahan BUMN untuk perumahan, dapat dimaklumi keberatan BUMN yang aset tanahnya di atas Rp1 juta kalau dibangun Rusunami harganya akan jatuh.

Dia menyarankan pembangunan Rusunami dibarengi dengan Rusunawa (sewa) sehingga masyarakat yang tidak mampu mencicil sementara dapat ditampung di Rusunawa terutama yang dekat dengan lokasi bekerja. "Program Rusunawa yang dijalankan pemerintah tidak tepat karena lokasinya jauh dari tempat bekerja," ujarnya.

Sementara pakar perumahan rakyat, Panangian Simanungkalit, kebijakan perumahan ke depan harus didukung kelembagaan yang kuat. "Saya mendukung kalau ada kontrak politik, siapa yang menjadi menteri nantinya namun disusun dengan target yang realistis," ujarnya.

AC
Sumber : Ant

Copyrights © 2016 Pusat Dokumentasi Arsitektur. All rights reserved